Tanpa Skema, Akademisi Nilai Penerapan New Normal Oleh Pemkot Ternate Gagal

  • Whatsapp
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muktar Adam (foto: Istimewa/google.com)

Ternate, Haliyora.com

Pasca diberlakukan New Normal pada 5 Juni lalu, jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Ternate meningkat tajam. Itu terbaca dari data yang tercatat pada hari pertama new normal, jumlah terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 113 orang. Sembilan hari kemudian, tepatnya tanggal 14 Juni ada tambahan 72 pasien positif, menjadikan Kota Ternate sebagai pengoleksi nomor wahid pasien positif di Maluku Utara dengan jumlah 185 pasien dari total 310 pasien positif di Malut.

Bacaan Lainnya

Di beberapa tempat karantina, baik di hotel maupun karantina di rumah terdapat ratusan orang dengan status OTG dan reaktif rapid test menunggu hasil swab. Mereka berpotensi menambah jumlah angka positif jika tidak ditangani dengan baik.

Kondisi itulah menggelitik pengamat kebijakan publik, DR. Mohtar Adam angkat bicara.

Saat diwawancarai Haliyora.com, Minggu (14/06/2020), akademisi Unkhair Ternate itu menegaskan, dengan membaca pergerakan grafik kenaikan angka jumlah pasien terkonfirmasi positif pasca new normal, ini menunjukkan kegagalan Pemerintah Kota Ternate menerapkan New Normal.

“Ancaman ini dilihat sebagai sinyal bahwa, pemerintah kota gagal menerapkan New Normal dan direspon dari tanggal 5 sampai 14, rata-rata kenaikan lebih besar dari pada Bulan Suci Ramadhan atau dapat dilihat juga pada tanggal 12 menjadi rekor tertinggi dari angka keterjangkauan selama periode Covid berlaku,”ujarnya.

Menurut Mohtar, kegagalan itu disebabkan karena Pemkot tidak menyiapkan skema kebijakan penerapan new normal, sehingga berdampak kepada masyarakat dari sisi peningkatan pasien positif dan kematian akibat wabah itu.

“Sejak awal sudah saya bilang, bahwa Pemerintah Kota tidak punya konsep yang benar tentang new normal. Konsep yang diterbitkan melalui Perwali 13 dan 14 itu tidak terlalu kuat, redaksional tidak sama dengan perilaku masyarakat,”tandasnya.

Katanya, Pemkot tidak melakukan pengkajian mendalam terhadap perilaku masyarakat dan perubahan-perubahannya sebelum menetapkan new normal.

“Pemkot merasa bahwa seolah-olah Perwali itu menjadi satu titah besar pemerintah, dari pemimpin besar yang dihormati oleh masyarakat lalu bisa diimplementasi, ternyatakan salah,”beber Mohtar.

Padahal, sambung dia, Perwali itu bahkan menjadi guyonan. Walikota tidak memiliki leadership yang kuat. Walikota tidak mempunyai power untuk mempengaruhi rakyatnya, karena rakyatnya punya tras yang rendah terhadap Walikota.

“Sulit bagi pemerintah manapun ketika mempunyai leadership yang tidak kuat. Pemerintah atau pemimpin yang memiliki leadership rendah, maka kebijakannya tidak akan efektif tanpa diikuti rumusan dan skema,”tutur pria yang biasa disapa Ota itu.

Menurut Ota, kalau leadership dalam mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat tidak kuat, maka harus didukung dengan peraturan dan skenario tahapan lanjutan. Sebuah kebijakan harus disiapkan dan diuji coba. Ketika sudah diuji coba baru menimbulkan efek jera.

“Kalau power Walikota tidak kuat, minta power Kapolda atau Kapolres atau pemimpin informal seperti pihak Kesultanan Ternate, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat lainnya, dan itu harus diskemakan,”papar Ota.

Ota menjelaskan, New Normal hanyalah sebuah solusi untuk beradaptasi kondisi pandemi, sebab tak ada satu lembaga pun yang memprediksi kapan wabah Covid ini berakhir, karena belum menemukan vaksinnya.

Untuk itu, kata Ota, pemerintah Kota Ternate mestinya menyiapkan langkah atau skemanya dulu. Kalau tidak, dengan menyaksikan grafik peningkatan jumlah pasien positif pasca new normal di Ternate, ini sama saja dengan membunuh rakyat sendiri.

“Di Jakarta diberlakukan new normal karena grafiknya sudah landai, sedangkan di Ternate grafiknya meningkat tajam, logika dari mana,”semburnya. (Sam)

Pos terkait