Polemik “Evaluasi Gugus Tugas”, Akademisi: “Akibat tak Saling Koordinasi”

  • Whatsapp
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Dr. Muktar Adam (foto: Istimewa/google.com)

Ternate, Haliyora.com

Pernyataan Koordinator penanganan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku Utara (Malut) dr. Idhar Sidi Umar bahwa Gugus Tugas Kota Ternate perlu dievaluasi, telah memancing respon dari Walikota Ternate Burhan Abdurahman.

Bacaan Lainnya

Atas perang opini tersebut, ditanggapi akademisi Dr. Mohtar Adam sebagai imbas dari cara penanganan dua pemerintah ini yang dianggap tidak ikhlas serta minim koordinasi.

“Memang sejak awal kedua pemerintahan ini saling menodong. Kedua pemerintahan ini tidak saling mengikhlaskan,” ujar Mohtar pada Haliyora.com melalui sambungan telepon seluler, Senin (08/06/2020).

Pemicu utama menurut pandangan Mohtar, disebabkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) memiliki rumah sakit Chasan Boesoirie yang ada di kota Ternate. Menurutnya, pembiayaan penuh dari Pemprov terhadap operasional RSUD CB itu membuat Pemkot Ternate terkesan membiarkan fokus itu dilakukan sendiri oleh Pemprov.

Mohtar sendiri membandingkan eksekusi yang dilakukan Pemkot Ternate dengan pemerintah daerah lain. Pemkot Ternate, dinilai terlalu berharap Pemprov dengan berbagai skema yang ada di kota Ternate. “Ini menjadi saling sandera antara kedua pemerintahan,” tuturnya.

“Dibandingkan dengan pemerintah yang lain, pemerintah kota Ternate paling rendah eksekusi belanjanya. Pemerintahan kota Ternate mau cari aman di Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) seolah-olah alokasinya besar, tetapi fakta eksekusi itu sangat kecil,” imbuhnya.

Contoh paling sederhana saja, tambahnya, Pemkot Ternate tidak punya inisiasi untuk menyediakan satu rumah sakit sebagai penyangga RSUD CB ketika terjadi ledakan pasien positif.

“Jika saling koordinasi, misalnya fokus Pemprov sudah menangani covid di Chasan Boesoirie, mestinya pemerintah Ternate mencari rumah sakit lain. Katakanlah rumah sakit Dharma Ibu yang disupport untuk memberikan layanan alternatif,” paparnya.

Mohtar sendiri menyesalkan jika kasus positif terbanyak di Kota Ternate tetapi pemerintah setempat terkesan tidak banyak mengeksekusi belanja. “Berbagai skema sosial dan penanganan sosial, penanganan kebijakan di bidang pemulihan dan kesehatan sangat rendah,” cecarnya.

Ota juga mencontohkan kebijakan pengelolaan anggaran kedua pemerintah. “Anggaran tersebut sebanyak 10 miliar, Pemkot bantu delapan miliar, Pemprov sisanya. Itu sangat bagus. Kalau semua tidak saling bicara, saling tidak merumuskan kebijakan secara on the track dengan roadmap yang jelas, semua akan bingung berapa biayanya,” tutupnya. (Sam)

Pos terkait