Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara itu menambahkan tim pengawasan yang direkrut juga diminta meningkatkan kinerja agar kualitas pembangunan sesuai harapan masyarakat.
“Sehingga tim pengawasan yang kita rekrut kemarin juga harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat bisa terwujud, terutama rumah yang layak untuk ditempati,” kata dia.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaikkan pagu anggaran pembangunan rumah pada 2026. Nilai bantuan per unit naik dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta. Sementara alokasi ongkos tukang meningkat dari 10 persen menjadi 15 persen.
Program RTLH menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Maluku Utara.
“Total anggaran pembangunan rumah di tahun 2026 ini senilai Rp 42 miliar lebih dari total 1.200 rumah, mulai dari bangun baru, dapur hingga rehab,” kata Musrifah memungkas. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!