Situasi ini memunculkan tanda tanya publik. Aktivitas tertutup di ruang keuangan terjadi bersamaan dengan meningkatnya sorotan terhadap dugaan perjalanan dinas fiktif yang menyeret nama sejumlah anggota DPRD Kota Ternate.
Polemik ini sebelumnya mencuat setelah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurjaya Hi. Ibrahim, mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku Utara baru-baru ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi pengawasan lebih lanjut terhadap penggunaan anggaran perjalanan dinas di lembaga legislatif daerah itu.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pimpinan DPRD maupun pihak Sekretariat Dewan terkait intensitas pertemuan di ruang Kabag Keuangan. Ketiadaan transparansi ini justru memperkuat spekulasi publik bahwa ada upaya konsolidasi internal di tengah tekanan isu yang berkembang.
Di sisi lain, desakan agar aparat penegak hukum turun tangan juga terus menguat. Publik menanti apakah dugaan ini akan berhenti sebagai isu, atau berlanjut ke proses hukum yang lebih terang. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!