Selain itu, Fraksi KNN juga menyoroti pentingnya keberlanjutan anggaran untuk pembangunan jalan tani. Mereka meminta agar alokasi anggaran tidak dihapus, mengingat masih tersedianya dukungan sarana dan prasarana di Dinas PUPR.
“Anggaran jalan tani sebaiknya tetap dipertahankan. Dinas PUPR masih memiliki fasilitas seperti alat berat yang dapat menunjang pembangunan infrastruktur tersebut,” katanya.
Menanggapi hal itu, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah merencanakan pembangunan jalan nasional pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 80 miliar.
“Perbaikan jalan nasional direncanakan tahun ini, dengan pengaspalan dari pusat Kota Daruba hingga ke wilayah timur,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan jalan tani, Bupati menyebut pemerintah daerah tetap berupaya melakukan perbaikan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Kami terus berupaya melakukan perbaikan. Namun, karena keterbatasan anggaran, diharapkan pelaksanaannya bisa lebih optimal pada tahun 2027,” pungkasnya. (RF/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!