Tekanan DPRD semakin menguat di tengah kondisi fiskal daerah yang tidak sepenuhnya stabil. Pengurangan transfer ke daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas. Dalam situasi ini, peluang pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi opsi yang tidak boleh terlewat.
“Kalau ada peluang dari pusat, harus cepat direspons. Jangan sampai kita kehilangan momentum hanya karena dokumen belum siap,” kata Syaiful.
Proyek pengembangan Pelabuhan Sultan Mudjafar Syah II diproyeksikan menjadi salah satu simpul penting transportasi laut di kawasan Maluku Utara. Selain meningkatkan arus logistik, pelabuhan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat konektivitas antarpulau.
DPRD menilai, tanpa percepatan pada tahap perencanaan, proyek tersebut berisiko tertinggal dari prioritas pembangunan nasional. “Ini soal kesiapan daerah menangkap peluang. Kalau lambat, kita sendiri yang rugi,” ujar Syaiful.
Hingga kini, belum ada kepastian kapan dokumen studi kelayakan tersebut akan rampung. Namun DPRD memastikan akan terus mengawal prosesnya agar tidak kembali tersendat di meja birokrasi. (RFN/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!