Namun, proyeksi 2026 justru menunjukkan kontraksi. Total pendapatan daerah turun menjadi Rp 639,29 miliar, dipicu kebijakan efisiensi anggaran. Dampaknya, target PAD ikut terkoreksi menjadi Rp 22,28 miliar, lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya.
Penurunan target ini menandakan terbatasnya ruang ekspansi fiskal daerah. Ketergantungan pada sumber pendapatan konvensional masih menjadi persoalan utama.
Meski begitu, DPRD tetap mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD untuk menjaga optimisme dan meningkatkan kinerja. “Kita berharap capaian 2026 minimal bisa menyamai 2025,” kata Akham.
Situasi ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan baru di tengah tekanan efisiensi anggaran. (RMT/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!