Meski demikian, DPRD masih menunggu kejelasan mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. “Kita lihat nanti penerapannya seperti apa dan teknis yang akan dijalankan oleh pemerintah,” tambahnya.
Terkait koordinasi dengan DPRD, ia menyebut belum ada keputusan resmi yang disepakati bersama antara Pemkot dan DPRD. “Memang sempat disinggung dalam rapat-rapat pemerintah, tapi belum sampai pada keputusan bahwa kebijakan ini memang perlu dilakukan,” katanya.
DPRD, lanjut dia, akan mengkaji terlebih dahulu dasar pertimbangan dan kajian yang disusun pemerintah sebelum menentukan sikap. Ia juga mengingatkan agar efektivitas sistem pemerintahan menjadi perhatian utama jika WFH diterapkan.
“Hal seperti ini pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 dan tentu ada untung ruginya dari sisi kinerja. Ini perlu direview kembali,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kota Ternate akan mencermati sejauh mana kajian yang telah disiapkan Pemkot terkait rencana penerapan sistem kerja fleksibel sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “DPRD akan melihat secara menyeluruh kajian pemerintah terkait work from home atau kerja fleksibel,” pungkasnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!