Ia menilai sektor pertambangan yang menjadi primadona di Maluku Utara seharusnya mampu memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun penyerapan tenaga kerja. Namun kenyataannya, tingkat pengangguran di Malut juga tergolong tinggi.
“Ini karena kebijakan tidak berpihak pada masyarakat lokal agar mereka bisa ikut dalam proses produksi pertambangan yang ada,” sambungnya.
Ia juga menyoroti minimnya kontribusi peningkatan pendapatan daerah terhadap pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalan antar kabupaten, kota, dan antar kecamatan.
Hasan berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berjalan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Saya berharap ini bisa diperbaiki ke depan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (RFN/Red2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!