Disisi lain, salah satu topik pembahasan yang menuai perdebatan panjang adalah proyek Jalan Trans Kieraha. Ikbal menyebutkan, DPRD tidak menolak program tersebut karena masuk dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, namun tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
“Pemerintah bisa bangun apa saja, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau tidak, nanti program OPD lain bisa terabaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, studi kelayakan (Feasibility Study) dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk proyek tersebut juga belum rampung. Karena itu, DPRD akan mempertimbangkan berbagai opsi pembiayaan, termasuk skema multiyears atau dukungan dana APBN agar proyek tetap bisa berjalan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, membenarkan bahwa rapat belum menghasilkan kesepakatan akhir. Ia mengatakan, pembahasan masih membutuhkan data tambahan agar seluruh pihak dapat memahami kondisi riil anggaran dan kebutuhan setiap OPD.
“Ada beberapa dinas yang anggarannya hanya untuk gaji dan operasional. Karena itu, kemungkinan akan ada pergeseran anggaran antar-OPD,” ujar mantan Kepala Bappeda Malut itu.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!