Haliyora.id, Jakarta – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengusulkan pembangunan infrastruktur strategis senilai Rp 2,6 triliun kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono guna memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Maluku Utara.
Usulan tersebut disampaikan Sherly saat melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Jumat (22/5/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar.
Dalam pemaparannya, Sherly menyampaikan sejumlah usulan pembangunan, mulai dari jalan, irigasi, pengembangan Kota Sofifi, sanitasi, air minum, jembatan, hingga pembangunan tanggul dan pengaman pantai di sejumlah wilayah Maluku Utara.
“Provinsi Maluku Utara saat ini tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama didorong oleh perkembangan sektor industri pengolahan mineral. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai,” kata Sherly.
Menurut dia, karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan masih menghadapi tantangan konektivitas antarwilayah. “Karakteristik wilayah Provinsi Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang terdiri atas banyak pulau dan memiliki tantangan konektivitas antarwilayah,” ujarnya.
Sherly mengatakan, usulan pembangunan infrastruktur tersebut diajukan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu proyek prioritas yang diusulkan yakni pembangunan jalan Trans KieRaha di Pulau Halmahera. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan pembangunan ruas Ekor–Simpang 4 Kobe di Kabupaten Halmahera Timur dengan anggaran Rp 348,3 miliar serta pembangunan ruas Tabadamai–Ekor di Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp 244,7 miliar.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan peningkatan ruas jalan Maba–Sagea di Halmahera Timur sebesar Rp 91,6 miliar, pemeliharaan berkala jalan dalam Kota Sofifi Rp 22,4 miliar, serta peningkatan ruas Kao–Toliwang di Halmahera Utara senilai Rp 102,5 miliar.
Total usulan program jalan melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah mencapai Rp 809,8 miliar.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, Pemprov Maluku Utara turut mengusulkan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah daerah, termasuk Daerah Irigasi Gane Timur di Halmahera Selatan, irigasi Goal dan Akediri di Halmahera Barat, irigasi Aha di Pulau Morotai, serta irigasi Wayamli di Halmahera Timur. Total kebutuhan anggaran sektor tersebut mencapai Rp 127,9 miliar.
Sherly juga menaruh perhatian terhadap percepatan pengembangan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Pemerintah provinsi mengusulkan pembangunan stadion sepak bola Sofifi senilai Rp 340 miliar, rumah sakit umum daerah kelas B sebesar Rp 240 miliar, pasar higienis Sofifi Rp 36,1 miliar, serta gedung pemadam kebakaran Rp 20 miliar. Total usulan pengembangan Kota Baru Sofifi mencapai Rp 636,1 miliar.
Selain itu, daftar prioritas pembangunan juga mencakup penataan kawasan strategis pariwisata di Halmahera Barat dan Pulau Morotai, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, optimalisasi sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan jembatan di Pulau Morotai dan Halmahera Utara.
Pemprov Maluku Utara juga meminta dukungan pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan pengaman pantai di sejumlah wilayah rawan bencana seperti Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Halmahera Selatan. Total usulan sektor tersebut mencapai Rp 286 miliar.
Sementara itu, AHY melalui unggahan di akun Instagram pribadinya menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang baru saja meraih sejumlah penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk keberhasilan menekan angka stunting.
AHY menilai Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi berkat hilirisasi nikel, pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di Weda dan Buli, hingga rencana pengembangan bandara internasional.
Namun demikian, menurut dia, daerah tersebut masih membutuhkan dukungan infrastruktur agar sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan ikut berkembang bersama ekspansi industri.
“Setiap rupiah yang diinvestasikan harus dikonversi menjadi keadilan dan pemerataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku Utara,” tulis AHY. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!