Samsudin juga menegaskan, pembangunan Jalan Trans Kieraha saat ini difokuskan pada pembukaan badan jalan sebagai langkah awal. Langkah itu, menurutnya, merupakan strategi agar pemerintah daerah dapat mengajukan dukungan dana Inpres Jalan Daerah (IJD) dari pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada badan jalan, kita tidak bisa ajukan anggaran Inpres. Jadi ini semacam pancingan agar proyek bisa masuk dalam program nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Samsudin menyebut bahwa pembangunan jalan tersebut juga berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah pertanian di Subaim (Halmahera Timur) agar mampu bersaing dengan pasokan luar daerah. Selain itu, Pemprov Malut juga berupaya menjadikan bandara milik PT IWIP sebagai bandara umum untuk mempercepat arus transportasi dan ekonomi.
“Semua ini bagian dari visi-misi Gubernur untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, mega proyek Jalan Trans Kie Raha ini memiliki pagu sebesar Rp 20 miliar untuk tahap pembukaan lahan, dan akan berlanjut pada APBD induk 2026. Skema pembiayaan mega proyek itu menggunakan dana sharing APBD dan APBN. Untuk tahap awal sirtu dibiayai langsung APBD Pemprov Maluku Utara, sedangkan untuk hotmix lewat Kementerian PUPR dengan anggaran yang ditaksir mencapai Rp 1 triliun lebih. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!