Sofifi, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melalui Wakil Gubernur Sarbin Sehe, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Maluku Utara terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Tanggapan ini disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu (22/10/2025), di Sofifi.
Dalam pidatonya, Sarbin mengungkapkan beberapa jawaban atas masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi DPRD, yang mencakup berbagai isu fiskal dan prioritas pembangunan daerah. Berikut jawaban Gubernur Malut yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe.
Golkar Soroti Penurunan Pendapatan dan Piutang Daerah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe memulai dengan menanggapi pandangan fraksi Golkar yang menyoroti penurunan signifikan pada pendapatan transfer keuangan daerah, yang berdampak pada kapasitas fiskal, belanja, dan kualitas layanan publik. Menurutnya, Pemprov Maluku Utara akan mengoptimalkan potensi piutang daerah yang belum tertagih, seperti yang tercatat dalam data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Selain itu, upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan dilakukan dengan mendorong inovasi pajak daerah dan retribusi yang lebih efisien.
Nasdem Pertanyakan Kebijakan IPM, IDSD, dan Rasio Belanja
Fraksi Nasdem juga memberikan pandangan kritis terkait ketidakhadiran dokumen rancangan Peraturan Gubernur (Perkada) yang mengatur penjabaran APBD, serta pertanyaan mengenai kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov telah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur guna mendukung peningkatan kedua indikator tersebut.
Mengenai rasio belanja aparatur yang lebih tinggi daripada belanja publik, Sarbin menegaskan bahwa peningkatan belanja aparatur disebabkan oleh kenaikan jumlah pegawai, termasuk CPNS dan PPPK, serta tunjangan profesi guru yang meningkat signifikan.
Gerindra Apresiasi Langkah Pemerintah, Soroti Belanja Barang dan Jasa
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, tetapi menyarankan agar alokasi belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 489 miliar dijelaskan lebih lanjut. Sarbin menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh pembatasan belanja yang tidak langsung terkait dengan kebutuhan aparatur, seperti perjalanan dinas dan konsumsi rapat, yang telah dibatasi untuk efisiensi.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
