Sofifi, Maluku Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara (Malut) dengan tegas mendesak Pemerintah Provinsi untuk tidak melakukan pemangkasan terhadap Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), meskipun terdapat pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang mencapai lebih dari Rp 700 miliar.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyatakan dukungannya terhadap penolakan dari DPRD agar TPP tidak dikurangi.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov telah melakukan diskusi khusus dengan Sekretaris Daerah mengenai masalah ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi terkait persoalan itu kami pemerintah sangat mendukung, sehingga kemarin saya bersama Sekda sudah membahas masalahnya,” ujar Wagub Sarbin Sehe di depan kantor DPRD usai menghadiri rapat paripurna pada Rabu (22/10/2025).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
