Lebih lanjut, Sarbin menjelaskan bahwa dari hasil rapat itu, Pemprov berkomitmen untuk mempertimbangkan segala upaya agar TPP tidak terganggu meskipun ada pengurangan TKD dari pemerintah pusat. “Setiap tahun Pemprov mengalokasikan anggaran untuk TPP sebesar Rp 250 miliar, termasuk untuk tahun 2025 ini,” jelasnya.
Sarbin mengakui bahwa efisiensi yang dilakukan dapat berdampak pada keuangan daerah, namun pihaknya akan berusaha untuk mencari solusi terbaik. “Masalah ini juga akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan keputusan yang tepat,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemangkasan honor pejabat, Sarbin menyebutkan bahwa untuk tahun 2026, honor-honor pejabat tidak lagi ada. “Buktinya, saya buka dan tutup acara, sudah tidak ada honor,” tutupnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!