Sofifi, Maluku Utara – Fraksi Partai PDI Perjuangan di DPRD Maluku Utara (Malut) memberikan sorotan penting terkait pandangan umum atas rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Sorotan ini disampaikan oleh juru bicara fraksi PDIP, Merlisa Marsaoly, dalam rapat paripurna DPRD Malut pada Selasa (21/10/2025).
Merlisa menekankan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara, inflasi tahunan per Agustus 2025 tercatat sebesar 0,43 persen dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,52.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan mencatat angka yang impresif, yaitu 32,09 persen (yoy) pada triwulan II 2025. Pertumbuhan ini mendorong Maluku Utara sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Faktor pendorong lajunya ekonomi Malut terutama oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan melalui hilirisasi nikel dan pembangunan kawasan industri di Halmahera. Namun, Merlisa menegaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi belum berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati indikator kemiskinan yang masih tinggi, meskipun ada penurunan dari periode sebelumnya, angka kemiskinan di Maluku Utara pada Maret 2025 tetap berada di angka 5,81 persen. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) justru mengalami penurunan pada triwulan kedua, menunjukkan bahwa petani masih menghadapi tekanan harga yang merugikan, serta ketimpangan ekonomi antar wilayah dan sektor.
“PDI Perjuangan melihat bahwa tantangan utama saat ini adalah bagaimana mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Tanpa ada upaya konkrit dan terstruktur maka kita berisiko mengalami gejala growth without equity, pertumbuhan tanpa pemerataan,” tegas Merlisa.
Oleh karena itu, Fraksi PDIP mendorong pemerintah provinsi untuk memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai industri yang berkembang, dengan program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas SDM lokal agar dapat mengisi peluang kerja di sektor industri. Selain itu, infrastruktur dasar, khususnya di daerah kepulauan, perlu diperkuat agar manfaat pertumbuhan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Fraksi PDIP juga meminta Pemprov meninjau ulang kebijakan investasi agar benar-benar menghadirkan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan tidak hanya menguntungkan korporasi besar.
Di sektor ekspor dan impor, Pemprov Maluku Utara mencatat nilai ekspor sepanjang Januari-Juli 2025 meningkat 37,81 persen dibandingkan dengan Januari-Juli 2024. Andil utama peningkatan nilai ekspor tersebut disumbangkan oleh komoditas besi dan baja (HS 72) sebesar 65,46 persen kemudian nikel 29,71 persen. Sementara Impor sepanjang Januari-Juli 2025 total impor meningkat 43,87 persen dibandingkan dengan Januari-Juli 2024.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
