Sofifi, Maluku Utara – Usai penetapan APBD Perubahan tahun anggaran 2025, tiga fraksi di DPRD Maluku Utara meminta agar pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, segera menyelesaikan berbagai permasalahan.
Catatan kritis fraksi-fraksi itu disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara, Yulin Mus, pada saat rapat paripurna, Senin (8/9/2025).
Yulin Mus menjelaskan, dari pendapat akhir Fraksi Golkar ada beberapa catatan dan saran yang akan disampaikan ke Gubernur Maluku Utara sebagai berikut; dalam situasi nasional saat ini dimana terjadi pengurangan terhadap dana transfer ke daerah maka Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah sudah harus melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi di sektor Perikanan, Pariwisata, Perhubungan dan lain-lain untuk dapat menggenjot pendapatan selain pendapatan dari sektor pajak PKB dan pajak BBNKB.
Selanjutnya, Fraksi Golkar juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk taat pada manajemen kas. Di samping itu, pelaksanaan pelelangan, pemerintah harus memperhatikan sisa waktu tahun anggaran agar tidak terjadi hutang baru.

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!