WALHI Beberkan Hasil Riset Perairan Halteng Akibat Pertambangan, Sesalkan Sikap DLH Malut

Faisal juga menyayangkan sikap DLH Malut yang tidak merespons surat resmi yang dilayangkan oleh WALHI pada tahun 2022, terkait permintaan informasi dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 65, kata dia, mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan, namun DLH tidak membuka dokumen yang seharusnya publik akses.

“Saya kira tidak layak seorang Kadis, membicarakan hal ini tanpa didasari dengan fakta-fakta, karena sampai saat ini DLH tidak berani membuka dokumen yang menjadi kewajiban perusahaan yang harus dibuka ke publik. Karena kami menemukan di tahun 2022 adanya pelanggaran yang dilakukan oleh investasi yang sampai saat ini ditutupi, dan kami yakin 100 persen dokumen itu dikantongi oleh DLH karena kewajiban perusahaan harus membuat laporan kepada instansi berwenang dalam hal ini DLH Malut,” singgungnya.

Lebih jauh Faisal membeberkan, riset yang dilakukan WALHI Malut pada kawasan industri pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah justru lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan. WALHI menemukan adanya upaya untuk menutupi pencemaran yang terjadi pada lokasi riset, di mana pada pesisir pantai yang sempat dilakukan pengambilan sampel telah dilakukan perluasan reklamasi besar-besaran.

“Pada tahun 2023, riset yang kami lakukan beberapa titik penemuan merkuri kini sudah menjadi areal perluasan reklamasi, lokasi itu kini telah ditimbun, karena itu kami menduga ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan fakta adanya kehancuran ekologi di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari hasil pengamatan kualitas air di Teluk Weda menunjukan suhu kecerahan pada posisi normal yaitu 27,99, sementara parameter kimia seperti salinitas mencapai 32,13 parts per thousand (ppt) yang terbilang masih normal. Power Of Hidrogen (pH) justru mengejutkan dimana hasil riset membuktikan pH teluk Weda telah turun menjadi 6,6 yang menunjukan air laut tersebut bersifat asam, sesuai standar rata-rata pH air laut di angka normal memiliki tingkat keasaman mencapai 7,5 hingga 8,1.

Dari pH air tersebut bisa dibuktikan dengan oksigen terlarut (DO) yang terbilang rendah, yaitu 3,70, yang menunjukan bahwa air laut tersebut terbilang tawar akibat pembuangan limbah air sisa olahan perusahaan.

Yang paling parah, Teluk Weda ditemukan kandungan amonia mencapai 0,4 yang menggambarkan bahwa betapa bahayanya terhadap kehidupan akuatik yang ada di sana. Selain itu, WALHI Malut menemukan kandungan besi (Fe) yang tergolong tinggi, mencapai 0,70 mg/L angka menunjukan jauh melebihi batas normal yang mengindikasikan adanya polisi berupa sumber besi dari tambahan yang dihasilkan dari aktivitas tambang.

Selain itu, ditemukan kandungan nikel yang di Teluk Weda mencapai 0,10 mg/L, angka tersebut pada air laut terbilang tidak normal, menurut penelitian dari Universitas Udayana. Jika kandungan nikel dalam air laut mencapai 0,10, itu berarti 50 kali lipat lebih tinggi dari batas normal. Dan telah ditemukan merkuri (Hg) sebesar 0,001, jika dilihat dari sumber yang dihasilkan dari pembakaran batu bara untuk mengekstrak nikel, angka tersebut sudah melewati batas aman. Menurut Faisal, kandungan merkuri tersebut sudah di ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kandungan merkuri yang kami temukan di pesisir pantai area tampungan batu bara. Jadi kalau seorang Kadis DLH jika tidak memiliki kemampuan untuk memahami hal ini, saya yakin kehancuran ekologi yang ada di Halmahera Tengah maupun di Maluku Utara dia juga adalah orang turut ambil bagian di dalam kehancuran tata sistem ekologi itu,” tegasnya.