Untuk pembebasan lahan, Pemprov Malut saat itu sedikitnya menggelontorkan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Sesuai rencana semula, mega proyek ini ditargetkan menelan biaya sebesar Rp 7,6 triliun.
Anggaran triliunan rupiah ini tak hanya untuk bandara saja tetapi juga untuk fasilitas lain di bandara seperti plaza rumah sakit, terminal, dan pelabuhan di area tersebut. Begitu juga tahap pekerjaan proyek ini terbagi atas dua tahap dengan alokasi anggaran masing-masing tahap pertama Rp 2,9 triliun lebih, dan tahap kedua Rp 3 triliun lebih.
Saat itu, pemerintah provinsi menggaet investor bernama PT. Bags Indonesia Jaya (BIJ). Kerjasama tersebut dilakukan melalui Sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selang waktu, pekerjaan mulai dipacu. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) saat itu meminta agar mega proyek ini secepatnya dituntaskan. Sayangnya hingga akhir 2024 dan memasuki tahun 2025, mega proyek tersebut baru pada tahapan pembukaan lahan serta penggusuran lahan untuk runway sepanjang 3.000 meter dengan lebar 45 meter. Kini, mega proyek tersebut terbengkalai.
Terbaru, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berencana mengembangkan tiga bandara baru di daerah ini. Selain Bandara Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu dan Bandara weda di Kabupaten Halmahera Tengah, Bandara Loleo di Tikep juga menjadi sasaran pemerintah tahun ini.
Disisi lain, Presiden Prabowo Subianto mendorong agar bandara bertaraf internasional dibuka di daerah-daerah. Ini bertujuan agar mendukung percepatan ekonomi daerah dan pariwisata. Hal ini disampaikan presiden saat memimpin rapat terbatas di Hambalang, pada Sabtu (2/8) pekan kemarin. (RFJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!