Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD Maluku Utara juga berharap pembangunan Sofifi dapat mendukung aktivitas perkantoran serta sarana prasarana bagi masyarakat yang tinggal di Ibu Kota.
“Kami ingin memastikan bahwa Sofifi dibangun dengan infrastruktur yang memadai, sehingga target kita dalam lima tahun ke depan adalah menciptakan infrastruktur yang sesuai untuk Ibu Kota,” ungkap Sarbin.
Namun, tantangan besar kini dihadapi oleh Pemprov Maluku Utara, terutama dalam proses negosiasi untuk meyakinkan para investor agar mau menanamkan modal di sektor perhotelan.
Sarana pendukung seperti Bandara Loleo, yang diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah, juga masih menghadapi ketidakpastian akibat kurangnya hasil dari negosiasi yang dilakukan Pemprov Malut.
“Kami saat ini sedang melakukan negosiasi dengan berbagai calon investor untuk membangun perhotelan dan bandara. Namun, sampai saat ini, hasil dari negosiasi tersebut belum memuaskan,” tutup Sarbin.
Diketahui, Loleo merupakan salah satu desa di Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, yang masih berada satu kawasan di Kota Sofifi. Pada tahun 2023, Pemprov di masa pemerintahan Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali, merencanakan pembangunan bandara di Loleo. Awal pembangunan dimulai dengan pembebasan lahan. Adapun lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bandara ini seluas 400 hektar namun yang dibebaskan baru 200 hektar.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!