Dari aspek pembebanan anggaran, Helmi menyebut belanja pegawai di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan sudah mendekati limitnya.
Politisi Partai Nasdem ini pun berharap hasil seleksi PPPK tahap I dan II tahun penerimaan 2024, sudah memenuhi rasio pelayanan publik agar seimbang dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji.
“Jumlah PPPK, jabatan fungsional dan tenaga administrasi ini bisa memenuhi pelayanan publik walaupun berkonsekuensi pada pembebanan APBD yang hampir mencapai limitnya. Ini yang kita hadapi,” ungkapnya.
Menurut Helmi, isu BKN bakal menginstruksikan para honorer dirumahkan, akan menjadi kebijakan yang dilematis bagi Pemkab Halmahera Selatan. Meski begitu, pihaknya bakal tetap mengikuti instruksi maupun kebijakan dari BKN dan kementerian terkait terhadap hal tersebut.
“Saya sendiri belum mendapat informasi yang detail seperti apa, baik dari Kemenpan-RB dan BKN. Kita tidak bisa mengabaikan instruksi, tapi kita berupaya menemukan solusi yang terbaik,” imbuhnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!