Fraksi Golkar Nilai Pemprov Malut Tak Ada Komitmen Kebijakan Zero Utang

Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga mencatat bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menunjukkan komitmen terhadap kebijakan Zero Utang, dengan nilai utang yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuka peluang terjadinya penipuan anggaran dengan kedok utang daerah.

Sebagai solusinya, Fraksi Golkar mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara:

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera melunasi kewajiban jangka pendek sehingga tidak terbawa pada tahun berikut.
2. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperbaiki manajemen Kas untuk meningkatkan kemampuan membayar hasil pekerjaan.
3. Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus berkomitmen untuk Zero Utang.
4. Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu menjelaskan Langkah-langkah penyelesaian utang pada Tahun 2025.