Fraksi Golkar Nilai Pemprov Malut Tak Ada Komitmen Kebijakan Zero Utang

Sofifi, Maluku Utara – Permasalahan utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi fokus utama dalam pandangan umum yang disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna terkait LPP APBD Pemprov 2024 yang digelar pada Jumat (04/7/2025).

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Johan Josias Manery, menyatakan bahwa utang daerah yang terus meningkat merupakan hasil dari kebijakan Pemprov yang dianggap sengaja.  Golkar menggarisbawahi bahwa masalah utang daerah ini sangat krusial karena dapat mengganggu likuiditas Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Dalam hal ini, kewajiban jangka pendek yang mencakup beban dan utang pihak ketiga, menunjukkan adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dan sistem pencairan dana yang rumit,” ungkap Johan.