Daruba, Maluku Utara – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai kembali menjadi sorotan. Kritik tajam datang dari kalangan akademisi Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, yang mempertanyakan sejauh mana lembaga legislatif itu benar-benar mewakili kepentingan publik.
Dalam pernyataan kepada media, Rabu (25/6/2025), Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unipas, Risaldi, menilai DPRD Morotai justru lebih aktif membangun resistensi politik terhadap kebijakan eksekutif, ketimbang menjalankan fungsi kontrol terhadap pelayanan publik.
“Ini bukan sekadar aneh, tapi mencerminkan kaburnya batas antara fungsi pengawasan dengan intervensi politik,” ujar akademisi jebolan Universitas Sam Ratulangi itu.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!