Ia menegaskan bahwa tanpa koneksi yang memadai, masyarakat di pulau-pulau tidak akan bisa sejahtera.”Kami tidak mungkin bisa mengejar pertumbuhan ekonomi seperti di kota-kota besar jika infrastruktur masih terputus. Saat ini masih ada sekitar 1.500 kilometer jalan yang belum terkoneksi. Mohon dukungan dari pusat, termasuk melalui partai, untuk melihat kondisi kami,” kata Sherly.
Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu juga menyoroti kontradiksi antara kekayaan sumber daya alam (SDA) provinsinya dengan kondisi ekonomi masyarakat. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia pada kuartal I-2025 sebesar 34,6 persen, serta menyumbang 50 persen produksi nikel nasional dan 20 persen produksi dunia, Sherly mengakui bahwa masyarakat masih hidup dalam keterbatasan.
“Kami kaya, tapi kami masih miskin. Mungkin saya mewakili jeritan hati rakyat, para kepala daerah, karena kami di garda terdepan melihat dan mendengar langsung. Orang sini bilang, ‘doi pas-pasan’. Kami pengen membangun, tapi biayanya mahal. Sekarang, 1 kilometer jalan saja bisa mencapai Rp5-6 miliar. Tanpa campur tangan pusat melihat kami, itu semua bisa kami deliver,” ucapnya.
Sherly mengingatkan bahwa kekayaan SDA Maluku Utara suatu saat akan habis. Oleh karena itu, ia meminta perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap masa depan daerah,
“Saya sebagai Gubernur Maluku Utara juga merasa bahwa sekiranya SDA di perut bumi Kie Raha ini akan habis pada waktunya, anggaplah 20 tahun akan habis. Setelah habis, apa yang tersisa untuk Maluku Utara? Harapannya pusat bisa memperhatikan kami,” jelasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!