Sofifi, Maluku Utara – Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara telah menyelesaikan program 100 hari kerja setelah dilantik pada 20 Februari 2025. Meskipun program tersebut berjalan sesuai rencana, data terbaru menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Pemprov hanya mencapai 23 persen, sebuah angka yang dianggap rendah mengingat kita sudah berada di pertengahan tahun 2025.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara, Ahmad Purbaya, yang dikonfirmasi wartawan pada Senin (2/6/2025), mengatakan bahwa penyerapan anggaran yang tercatat saat ini adalah sebesar Rp 779 miliar, dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang sebesar Rp 3,3 triliun.
“Jadi penyerapan anggaran Pemprov baru di angka Rp. 779 miliar atau sebesar 23 persen,” singkat Ahmad Purbaya tanpa memberikan detail lebih lanjut.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!