Demikian juga dengan hasil pertanian dan perkebunan. Dimana jika dilihat dari neraca produksi, hasil pertanian perkebunan khusus Maluku Utara untuk komoditas seperti pala, cengkeh, kakao hingga kopra mencapai ribuan ton per tahun, dan menjadi keunggulan karena produjsi komoditas asal Malut ini mempunyai kadar air di bawah 10 persen.
Pemasalahannya, sejauh ini Maluku Utara belum punya pelabuhan ekspor sehingga proses pengiriman komoditas hasil pertanian perkebunan hanya bisa mengharapkan daerah lain yang memiliki fasilitas memadai, seperti Surabaya dan Sulawesi.
“Ini menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Maluku Utara, kalau sanggup membuat pelabuhan ekspor dengan kapasitas 40 fit maka kita sanggup mengirim langsung hasil pertanian cengkeh, pala, kopra, dan coklat langsung ke luar sesuai permintaan pasar luar negeri, dan itu menjadi devisa kita,” kata Dedi Kotambunan, Kepala BPSMB Maluku Utara di media ini, Selasa, 11 Maret 2025 lalu.
Selain itu lanjut Dedy, surat keterangan asal ekspor yang dikeluarkan daerah ekspor bukan mencantumkan nama daerah penghasil melainkan dari mana hasil itu dikirim ke daerah yang melakukan aktivitas ekspor. “Maka itu menjadi catatan bahwa mereka adalah daerah kepemilikan hasil untuk diekspor,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Maluku Utara, Graal Taliawo, saat diwawancarai wartawan media ini terkait hilirisasi, dirinya menyoroti soal kontainer Pelindo di pelabuhan A. Yani Ternate terbilang masih kurang.
“Saya dari Pelindo tadi, pihak Pelindo mengatakan bahwa kita punya space buat tampung kontainer masih sangat banyak, dan pengalaman selama ini umumnya kosong dari sini,” ungkap Graal.
Sebelumnya, pada 12 Maret 2025, misi kerja dagang antara Maluku Utara dan Jawa Timur, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan bahwa kedepan Maluku Utara harus melakukan hilirisasi sendiri di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!