Senator Graal Tanggapi Gubernur Sherly :  Hilirisasi Pertanian dan Perikanan Harus Saat Ini, bukan Kedepan

Graal selaku senator Maluku Utara menyentil pernyataan Gubernur Sherly Tjoanda dengan melihat fondasi ekonomi Maluku Utara basis sejarahnya dimulai dari pertanian dan perikanan

“Menurut saya harus mulai hari ini bukan kedepan, kebetulan gubernur dan kepala daerah juga baru, mari kita satukan agenda kita supaya orientasi untuk membangun sektor perikanan dan pertanian pada area hilirisasi dengan menggerakkan UMKM, maupun koperasi sebagai pelaku usaha, jangan lagi memprioritaskan swasta,” tegasnya.

Graal menegaskan, Maluku Utara jika dilihat pada ekonomi dan kebudayaan, maka yang harus diprioritaskan bukan pertambangan melainkan sektor pertanian dan perikanan untuk mengangkat hajat hidup masyarakat. 

BACA JUGA  Rukmini Dilantik Jabat Asisten I Kota Ternate, Dukcapil Dikendalikan Sekretaris

“Sekarang kalau kita mau bicara ekonomi kebudayaan kita apa, pertambangan bukan, tambang itu baru hari ini di sini. Kalau kita berbicara sejarah kebudayaan dan ekonomi itu, maka perikanan dan pertanian, sehingga mari kita kembali ke situ,” singgung Graal.

Lanjutnya, sesuai dengan titik fokus kebijakan Komite II DPD RI salah satunya adalah membangun ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan sehingga pusat dan daerah harus satu pemikiran.

“Ini harapan sekaligus peluang besar yang perlu ditangkap oleh daerah, pemerintah pusat kebetulan sudah memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi di sektor non migas, salah satunya di sektor perikanan dan pertanian, maka mari daerah-daerah ini sambut dengan membuat program yang paralel,” tutur Graal.

BACA JUGA  Pemprov Malut Apresiasi Pandangan Senator Graal Soal Pengembangan Pangan Lokal

Dengan potensi sumber daya di sektor pertanian dan perikanan yang cukup tinggi, sambung Graal, setidaknya menjadi perhatian kepala daerah agar mampu membuat program yang inovatif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

“Ambil contoh, singkong bisa diolah menjadi gula cair, dan ini seharusnya menjadi wacana di kepala daerah kita agar menarik level kebijakannya untuk diberlakukan baik pada level kabupaten/kota maupun provinsi,” tandasnya. (RFJ/Red)

chat_bubble_outline

Belum ada komentar disini

Jadilah yang pertama berkomentar disini!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Pilih Wilayah