Menurut Sarwin, berdasarkan Pasal 11 UU KPK, lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengambil alih kasus yang melibatkan penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar, dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.
“Dugaan penyimpangan dana BPRS Halmahera Selatan jelas memenuhi tiga kriteria tersebut. Jika aparat penegak hukum daerah tidak bertindak tegas, maka KPK harus turun tangan untuk menghindari kesan adanya perlindungan terhadap pelaku,” ujarnya.
Selain bisa dijerat dengan UU Tipikor, kasus ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.
Sarwin lantas menyoroti beberapa pasal krusial yang bisa menjerat para pelaku, di antaranya, Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan, yang mengancam pidana hingga 15 tahun penjara bagi pengurus bank yang melakukan pencatatan palsu atau penyalahgunaan kewenangan. Kemudian Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU, yang menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang menyamarkan atau mentransfer hasil kejahatan dengan ancaman pidana hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!