Miftah menyebutkan, total PPPK di Pemprov yang mengikuti tes dan dinyatakan lulus sebanyak 1.300 orang Pemprov. Mereka juga meminta dilantik oleh gubernur.
“Jadi yang keluarkan NIK pemerintah pusat bukan pemerintah daerah, dan posisi NIK sudah di angka 58 persen dari jumlah 1.300 orang PPPK. Ini luar biasa karena Maluku Utara provinsi kelulusan PPPK terbanyak, dan masih ada tahap II sekitar 400 yang belum selesai,” sebutnya.
Sebelumnya, calon PPPK formasi tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara, melakukan aksi demonstrasi pada Selasa (18/03/2025). Aksi demonstrasi ini dalam rangka menolak penundaan pengangkatan calon PPPK tahap 1 tahun 2024.
Gelar aksi di depan kantor gubernur, massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Sherly Tjoanda. Sayangnya, keinginan calon PPPK itu bertemu dengan gubernur dan menyampaikan aspirasi tak terwujud karena gubernur Sherly masih berada di luar daerah. (RS/Red)
Baca Berita Terkait
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!