Perketat Pengawasan, Walikota Ternate Tebar Ancaman ke OPD Pengelola PAD

- Editor

Kamis, 13 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, saat diwawancarai awak media.

Foto Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, saat diwawancarai awak media.

Ternate, Maluku Utara – Pemerintah Kota Ternate akan melakukan Pengawasan terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berlapis. Pengawasan ini, dengan mewajibkan laporan realisasi pendapatan yang harus disampaikan setiap minggu.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah di awal tahun 2025 ini masih belum optimal, disebabkan oleh beberapa kendala teknis. Namun, langkah-langkah akan diambil untuk meningkatkan PAD melalui penerapan sistem pengawasan yang ketat.

BACA JUGA  Kasus Korupsi Mami WKDH Tahun 2022 Belum Diumumkan, Ada Apa dengan Kejati Malut?

“Laporkan secara mingguan, dan kita akan mengimplementasikan sistem digitalisasi serta pengendalian pengawasan bagi petugas di lapangan,” tegas Tauhid begitu diwawancarai, Kamis (13/03/2025). 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tauhid menyebutkan, apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mampu memaksimalkan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan, mereka akan segera diganti. “Terlebih lagi, dengan adanya efisiensi sekarang, tidak ada pilihan lain selain meningkatkan pendapatan,” tambahnya. (RUL/Red2)

BACA JUGA  Camat Kasiruta Barat Halsel : PNS di Kantor Kecamatan 2 Orang Bukan Satu

Berita Terkait

Banjir dan Abrasi Sungai Wasi Ancam Rumah Warga di Halmahera Utara
PPPK Taliabu Keluhkan Pemotongan THR, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BPKAD 
Proyek Jalan Dalam Kota Bobong Mulai Dikerjakan, Ketua Komisi III Budiman Mayabubun : Jangan Coba-coba Nakal
5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak
Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK
Rakor Pengelolaan BOS dan Sosialisasi BOSDA Tahun 2025, Gubernur Sherly Tegaskan Ini
Aktivitas Meningkat Jelang Lebaran, Syahbandar Morotai : Kapal Bisa Operasi atau Tidak Tergantung BMKG
Komisi I DPRD Malut Dukung Gubernur Sherly Rombak Kabinet, Tapi dengan Syarat Ini
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 23 Maret 2025 - 22:08 WIT

Banjir dan Abrasi Sungai Wasi Ancam Rumah Warga di Halmahera Utara

Minggu, 23 Maret 2025 - 17:03 WIT

PPPK Taliabu Keluhkan Pemotongan THR, Ini Penjelasan Lengkap Kepala BPKAD 

Minggu, 23 Maret 2025 - 14:40 WIT

Proyek Jalan Dalam Kota Bobong Mulai Dikerjakan, Ketua Komisi III Budiman Mayabubun : Jangan Coba-coba Nakal

Minggu, 23 Maret 2025 - 01:05 WIT

5 Desa di Halmahera Selatan Dikepung Banjir, Berikut Total Rumah dan Jumlah Warga yang Terdampak

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:31 WIT

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Berita Terbaru

Praktisi Hukum, Sarwin Hi. Hakim

Headline

Kasus Kredit Macet BPRS Halmahera Selatan Bakal Digiring ke KPK

Minggu, 23 Mar 2025 - 00:31 WIT

error: Konten diproteksi !!