Kata politisi Golkar ini, jika Pokir dihapus maka konsekuensinya APBD induk tahun 2025 harus dibongkar (dibahas) kembali. Praktisnya, Pokir kata dia, tak bisa dihapus karena APBD sudah selesai dibahas dan disahkan.
“Karena yang dihapus itu menyakut ATK, makan minum, tapi kalau pokir itu program. Terkecuali pemangkasan dari pemerintah pusat dalam bentuk DAK, kalau pokir dipangkas yang jadi susah itu masyarakat bukan anggaran DPRD karena program menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur, sehingga dalam pergeseran ini kami akan meminta dibahas bersama,” tandasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!