Ditanya apabila efisiensi pemangkasan anggaran ini menyasar Pokir DPRD, kata Iqbal, yang jelas tak bisa dilakukan karena Pokir bukan milik anggota DPRD, tetapi itu merupakan aspirasi dari masyarakat pada saat anggota melakukan reses di wilayahnya masing-masing.
“Jadi kalau mau dievaluasi tidak menjadi masalah, karena konstituen akan mengatakan ini pembohongan. Yang namanya pokir itu sudah final dan sudah selesai, tidak bisa dipangkas,” tegas Iqbal.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!