Sofifi, Maluku Utara – Untuk menjaga agar pengadaan barang dan jasa berjalan baik, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengevaluasi tata kelola pengadaan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
“Jadi hari ini pertemuan kita melakukan pertemuan perdana dengan BPKP untuk mengevaluasi tata kelola pengadaan,” kata Karo BPBJ Malut, Abdul Farid Hasan, Selasa (25/2/2025).
Menurut Farid, ada beberapa hal yang diminta oleh BPKP untuk segera disiapkan BPBJ seperti SOP, RUP tahun 2024 dan 2025, SDM di BPBJ, PPK, termasuk data psiko pengelola barang dan jasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena itu sebagian dokumen sudah kita serahkan dalam rangka penilaian BPKP dalam hal pengelolaan pengadaan. Menurut BPKP hal ini akan dilaporkan ke gubernur, karena gubernur mau BPKP melakukan ini sebagai kajian. Keberadaan BPKP di sini sekitar seminggu,” jelas Farid.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
