Farid mengakui, evaluasi ini penting dilakukan agar pengadaan barang dan jasa lebih transparan, begitu juga peningkatan kualitasnya, supaya tidak ada pelanggaran saat kegiatan pengadaan berlangsung, serta menghindari adanya rekayasa yang memicu menurunnya kepercayaan publik terhadap BPBJ Malut.
“Kami sangat berterima kasih kepada BPKP, ini menjadi evaluasi bagi kami, kita belajar dari kasus OTT KPK kemarin dan bahkan karo BPBJ waktu itu ditetapkan sebagai tersangka, sehingga ini menjadi program baru bagi gubernur Sherly Tjoanda,” ucap Farid.
Disentil sejauh mana transparansi pengadaan barang dan jasa di masa pemerintahan transisi, Farid menggambarkan situasi itu seperti seseorang yang sembuh dari luka yang diderita. Dengan kata lain, transparansi pengadaan barang dan jasa sudah sangat baik. “Waktu itu tidak ada yang berani, dan saya pastikan tahun ini tidak ada yang berani main-main soal ini, karena kita belajar dari kesalahan yang lama, dan saya yakin gubernur tak mau lagi ada masalah, kami pastikan pada saat berkontrak dan sampai pada proses tender sudah tidak ada masalah,” tegasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!