Selain itu telah disampaikan rekomendasi, yang antara lain menyangkut perbaikan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pendapatan, serta perlunya penguatan sektor pertanian.
Berkaitan dengan isu strategis dan rekomendasi tersebut, Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menindaklanjuti, meskipun disadari pula sebagian isu strategis memerlukan upaya yang masih perlu terus dioptimalkan.
Pada bagian akhir LKPJ ini, sesuai pedoman, disajikan juga Urusan Pemerintahan Yang Di Tugas-pembantuan. Pada Tahun 2024, Maluku Utara menerima Tugas Pembantuan melalui 7 Kementerian, meliputi 6 (enam) OPD lingkup Pemda Provinsi Maluku Utara, 1 (satu) Satker di Pemda Kabupaten Halmahera Tengah, 1 (satu) Satker di Kabupaten Halmahera Timur dan 1 (satu) Satker di Pemda Kota Tidore Kepulauan, dengan total anggaran sebesar Rp 34,17 miliar lebih.
Tugas pembantuan ini telah dilaksanakan dengan realisasi sebesar 88,23 persen. Selain itu, sesuai masukan DPRD LKPJ ini juga telah menyajikan Program kegiatan dekonsentrasi. Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, menerima dekonsentrasi yang diberikan kepada 14 Perangkat Daerah, 18 program dan 58 kegiatan dengan Total anggaran dekonsentrasi sebesar Rp 28.41 miliar lebih, dan terealisasi sebesar 93,53 persen.
“Demikian gambaran umum LKPJ yang akan disampaikan ini. Saya menyadari, laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga tentu saja membutuhkan masukan-masukan guna perbaikan ke depan. Saya berharap rekomendasi yang membangun dari hubungan kemitraan tersebut dapat ditindaklanjuti pihak eksekutif dengan sungguh-sungguh guna perbaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik ke depan,” pungkasnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!