Dirinya menambahkan, untuk Provinsi Maluku Utara sendiri, sampai saat ini, terus mencoba melakukan pembenahan dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Setidaknya, hal menjadi pemicu bagi jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menuju pemerintahan yang bersih.
“Saya menginginkan jika kerjasama ini lebih dalam rangka Fastabiqul khairat, mengajak semua pihak untuk berlomba-lomba berbuat dalam kebajikan, serta tidak berprasangka berlebihan,” pintanya.
Demikian juga dari birokratnya sendiri agar dapat lebih memahami regulasi yang berlaku dan membenahi segala bentuk administrasi yang baik.
Pj Gubernur berharap, dengan adanya koordinasi APIP dengan APH ini dapat menghindari terjadinya perasaan khawatir terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan, sehingga dampaknya akan menghambat pembangunan.
“Saya juga berharap Rakor ini dapat berjalan secara maksimal, selain bisa sharing untuk kebaikan juga untuk penegakan aturan yang benar. Pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dalam mengoperasionalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang ada sehingga tingkat pelanggaran korupsi akan menurun,” pungkasnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!