Respon Pemprov Maluku Utara Atas Temuan BPK ‘Masih’ Rendah

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Maluku Utara Samsudin A. Kadir mengatakan, audit pendahuluan ini menyasar belanja tahun 2023-2024 termasuk sejauh mana penyelesaian progres utang piutang Pemprov.

“Apakah sesuai dengan SPM yang ada dan progresnya sudah sampai di mana, itu yang mau diperiksa oleh BPK baik volume kuantitas maupun kualitasnya,” kata Pj Gubernur. 

Kaitannya dengan progres tindak lanjut temuan dimana BPK memberikan nilai ke Pemprov yaitu 66 persen, Pj Gubernur Samsuddin tak menampiknya. Samsuddin mengaku kendalanya ada pada lambatnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), karena untuk tahun ini Pemprov lebih memfokuskan pada pembayaran utang. 

“Memang sebagian proyek baru bergerak pada Mei 2024, kalau penyerapan cukup tinggi, tapi di kas sudah habis dan bahkan sebagian proyek yang belum bisa kita bayar,” sebutnya. (RS/Red1)