“Ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa banyak pegawai yang jarang berada di kantor. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar lebih selektif dalam mengeluarkan surat tugas, karena berdampak langsung pada kedisiplinan pegawai,” tegasnya.
Selain itu, Abubakar mengkritik pola pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang saat ini menggunakan porsi 70 persen berdasarkan kinerja dan 30 persen berdasarkan kehadiran.
Menurutnya, kebijakan ini turut mempengaruhi motivasi pegawai untuk hadir di kantor. “Pola ini bisa memicu pegawai untuk mencari cara agar nilai kinerja mereka tetap tinggi meskipun jarang masuk kantor,” ujarnya.
Tak hanya itu, Abubakar juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap adanya manipulasi data absensi oleh ratusan bahkan ribuan pegawai. “Saya menduga ada manipulasi dalam penggunaan data absensi, terutama terkait dengan pembayaran TPP. Jika ini terus dibiarkan, kita perlu melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikan dana tersebut untuk pelayanan publik yang lebih mendesak,” lanjutnya.
Menanggapi laporan ini, Pj Gubernur Samsuddin Abdul Kadir menyatakan akan segera mengambil langkah tegas.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!