Menurut Abubakar, sidak yang dilakukan itu bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan suasana kerja para ASN yang berkantor di Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Hasilnya cukup mengkhawatirkan. Dari 19 OPD yang dikunjungi, mayoritas menunjukkan tingkat kehadiran pegawai yang sangat rendah. “Kami sasar satu demi satu OPD, dan yang kami temukan sangat miris. Di beberapa OPD, jumlah pegawai yang hadir bahkan di bawah 10 orang,” tambahnya.
Namun, Abubakar juga mencatat adanya pengecualian di beberapa OPD yang menunjukkan kinerja lebih baik, terutama yang dipimpin oleh perempuan. “Kami menemukan bahwa OPD yang dipimpin oleh perempuan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Koperasi dan UMKM, menunjukkan kedisiplinan yang lebih baik. Kehadiran pegawai di OPD-OPD ini cukup tinggi, dan kondisi kantor mereka juga tertata dengan baik,” jelasnya.
Abubakar juga menyoroti adanya kebijakan yang kurang tepat dalam penerapan aturan terkait kehadiran dan tugas dinas. Salah satunya adalah surat tugas dinas yang masih dihitung sebagai kehadiran di kantor, meskipun pegawai tidak hadir secara fisik.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!