“Pemerintah berani tidak, kan ini yang paling utama. Kita perbaiki di hilir tapi kalau penyebab di hulu tidak diintervensi, peristiwa ini akan terus terjadi. Karena itu bupati harus memerintahkan timnya untuk investigasi, lalu melaporkan hasil investigasi itu ke Gakkum KLHK, agar pelanggaran-pelanggaran lingkungan yang dilakukan perusahaan-perusahaan itu bisa segera ditindak oleh pemerintah,” tantang Munaldi.
Selain itu, normalisasi sungai adalah upaya mendasar yag dilakukan pemerintah daera. Kata Munaldi, pemerintah punya sumberdaya untuk mengajak pihak lain agar berpartisipasi dalam proses normalisasi ini.
“Ada rencana aliterasi itu, kenapa sampai sekarang tidak jalan, padahal itu dipandang sebagai salah satu solusi mengurangi banjir di sungai Kobe. Yang terakhir, respon pemerintah terhadap banjir ini tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada sense of crisis yang dimiliki oleh kita semua, terutama oleh Bupati dan DPRD supaya dampak yang timbul dari banjir ini segera ditangani,” tandasnya. (RJ/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!