Bobong, Maluku Utara- Berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Pemda Pulau Taliabu belakangan ini dinilai karena gagalnya Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja ASN.
Instansi yang berwenang melakukan pengawasan di internal Pemkab ini dinilai juga kerap kecolongan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau Inspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, hampir di setiap tahun dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani APH,” kata Sekretaris DPC Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Taliabu, Jusril La Ode kepada Haliyora.id, Minggu (21/7/2024).
Jusril menyebutkan, tidak sedikit pejabat di lingkup Pemda Pulau Taliabu diduga menyalahgunakan wewenangnya merampok APBD yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. “Bukan saja pejabat di tingkat kabupaten, di desa juga terjadi hal yang sama,” sebutnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!