“Akhirnya pihak rekanan tidak lagi mau melakukan pekerjaan sehingga banyak proyek yang terbengkalai, terus siapa yang rugi ya sudah tentu pemerintah daerah. Bayangkan, dana ratusan miliar sudah dikeluarkan tapi banyak proyek yang mangkrak dan terbengkalai, ini miris,” heran Jainal.
Sebagai anggota DPRD Maluku Utara, dirinya sangat mendukung dengan apa yang disampaikan oleh Kadikbud Imran Yakub yang meminta KPK harus mengintervensi seluruh kegiatan proyek fisik dari DAK. Dirinya khawatir, jika ini tidak diintervensi oleh KPK ditakutkan uang daerah puluhan bahkan ratusan miliar yang diduga diselewengkan itu bisa saja tak terungkap dan hilang begitu saja.
“KPK harus segera intervensi, karena uang daerah puluhan miliar habis tapi tidak memiliki hasil, sebagai DPRD yang tugasnya pengawasan sudah kita lakukan, tapi semua dikembalikan ke dinas dan ke gubernur, apakah saran DPRD diikuti atau tidak,” tutupnya. (RS/Red)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!