Lanjut dia, selain kedua Dinas tersebut juga ada Dinas dan Badan di lingkup pemkab Pulau Taliabu yang hingga saat ini masih ada utang kepada pihak ketiga. “Seperti BPBD Dinas Kesehatan, Pendidikan dan beberapa Dinas lain lagi, sehingga kalau ditotalkan utang Pemda itu capai puluhan miliar rupiah,” katanya.
Salah satu kontraktor yang ditemui wartawan juga membenarkan informasi tersebut.
Kata dia, sejumlah paket proyek yang dikerjakan oleh perusahaannya dengan nilai miliaran rupiah pada tahun 2023 hingga saat ini belum juga dibayar Pemda Pulau Taliabu. Proyek yang dikerjakannya itu melekat di Dinas PUPR.
“Sampai saat ini pekerjaan saya belum dibayar, ada beberapa pekerjaan yang saya kerja dan nilainya itu miliaran, di Dinas PUPR dan sampai saat ini mereka belum bayar, alasan dari dinas itu uang belum ada dan itu kendalanya di keuangan, PUPR sudah ajukan permintaan tapi keuangan belum realisasi,” ungkap salah satu rekanan kepada wartawan tanpa mencatut namanya.
Dirinya berharap agar pemerintah daerah segera menyelesaikan atau membayar pekerjaan yang telah selesai dikerjakan itu.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!