DPRD Sebut Protes ASN Soal TPP Berlebihan, Akademisi : Wajar, Namanya Orang Sudah Kerja

- Editor

Rabu, 6 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua DPRD, Sahril Taher, akademisi Universitas Khairun Ternate Abdul Kader Bubu dan Kepala BPKAD Provinsi Malut, Ahmad Purbaya

Wakil ketua DPRD, Sahril Taher, akademisi Universitas Khairun Ternate Abdul Kader Bubu dan Kepala BPKAD Provinsi Malut, Ahmad Purbaya

“Pemprov harusnya jadikan itu sebagai bahan evaluasi. TPP itu orang bekerja dulu, kemudian nanti dibayar insentifnya. Jadi Pemprov beralasan tidak lagi bayar dua bulan 2023, alasannya apa, sementara orang sudah bekerja,” sebutnya. 

Praktisi hukum di Malut ini mengingatkan Pemprov agar komitmen dengan perencanaan anggaran yang telah dibuat sehingga tidak terjadi kegaduhan yang mestinya dapat di antisipasi. 

“Kalau direncanakan di tahun anggaran 2023, kenapa tidak diselesaikan di tahun itu. Kalau perencanaan bagus saya rasa eksekusinya juga berjalan baik,” herannya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Malut, Ahmad Purbaya memastikan tunggakan TPP ASN Pemprov tahun 2023 tetap dibayar. 

Ahmad beralasan, keterlambatan pembayaran TPP dua bulan terakhir di tahun 2023 lantaran APBD Pemprov Malut belum berjalan sehingga berdampak juga pada pembayaran untuk dua bulan di awal tahun 2024.

BACA JUGA  Alasan Keluarga, Pejabat di Pemkot Ternate Ini Ajukan Pensiun Dini

“TPP tetap dibayarkan setelah APBD 2024 jalan,” kata Ahmad Purbaya.

Saat ini, lanjutnya, APBD Pemprov Malut 2024 menunggu nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, APBD harus jalan menggunakan SIPD yang kuncinya ada di Kemendagri. Beberapa waktu lalu, TAPD telah mengadakan pertemuan dengan Banggar DPRD Malut untuk penyempurnaan APBD 2024. Sesuai hasil evaluasi, pihaknya sudah melaporkan ke Plt Gubernur dan Sekda. 

Berita Terkait

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing
Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu
Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota
Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis ISDA Menang di Pilkada Sula
Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula
KUA-PPAS 2025 Belum Dibahas, Ada Apa dengan DPRD Pulau Taliabu
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Berita ini 564 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 20:56 WIT

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama

Minggu, 10 November 2024 - 20:19 WIT

Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing

Minggu, 10 November 2024 - 19:50 WIT

Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu

Minggu, 10 November 2024 - 17:45 WIT

Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota

Sabtu, 9 November 2024 - 21:32 WIT

Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!