“Saya siap berhenti dari jabatan, tapi SK ini bukan dari rakyat tapi dari bupati, kalau mau diberhentikan silahkan masyarakat dan BPD usulkan ke bupati,” cetusnya.
Kata Basri, di internal pemdes saja tidak ada kekompakan sama sekali dimana BPD tidak mendukung setiap program dan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Musdes.
“Perangkat desa dan BPD desa Gurua juga tidak sepaham dan proaktif apabila ada kebijakan yang sudah disepakati berdasarkan kebutuhan masyarakat. Mestinya kita harus saling membantu bukan ikut menyalahkan. Persoalan tidak dicairkan anggaran tahap III akibat LPJ terlambat, kami sudah berupaya keras masukkan dokumen ternyata ada kekurangan dokumentasi sehingga ditolak,” ungkapnya.
Menurut Basri, begitu banyak desakan dan permintaan warga terkait kegiatan fisik, nyatanya saat diikuti pada akhirnya seperti ini.
“Jujur, saya sangat pusing akibat terlalu banyak permintaan warga. Padahal kegiatan pembangunan pagar dan polindes sudah dibangun bahkan, insentif perangkat desa, BLT tahap I dan II sudah direalisasikan, saat mau urusan pencairan tahap III warga masih tuntut bangun pagar lagi, hal ini bikin pusing. Ditambah kaur desa dan BPD lepas tangan saat ada masalah,” sebutnya.
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!