DPRD meminta pembangunan RSUD Sofifi yang saat ini bekerja sama dengan SMI kalau bisa dihentikan, untuk skema pembayaran nanti kita atur. Saran DPRD kalau bisa BLUD RSUD harus di cabut baru intervensi daerah masuk tapi itu juga harus memakai APBD-P tahun 2023
Ahmad Purbaya (Kepala BPKAD Malut)
Sofifi, Maluku Utara- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengakui bahwa ada dua hal yang disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
Kedua persoalan ini yaitu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sofifi yang menggunakan anggaran pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan persoalan yang melilit RSUD Chasan Boesoirie di Kota Ternate.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kedua permasalahan itu yang menjadi sorotan dari DPRD pada saat rapat tadi. Kita upayakan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat kembali dengan Dinas Kesehatan, Inspektorat, dan DPRD,” kata Ahmad Purbaya usai mengikuti rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) di kantor DPRD Malut, Senin (4/9/2023).
Purbaya menyebutkan, yang menjadi tanda tanya DPRD adalah soal uang muka pekerjaan RSUD Sofifi, dimana telah dicairkan Rp 18 miliar oleh SMI ke Dinas Kesehatan Provinsi Malut sebagai pihak yang berwenang mengerjakan proyek tersebut, namun pekerjaannya tidak berlanjut.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
