Utang Tembus Rp 600 Miliar, DPRD Minta Pemprov Malut Pangkas Kegiatan OPD yang Tak Prioritas

- Editor

Jumat, 24 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Ishak Naser

Ishak Naser

Jadi utang ini sudah final dalam perhitungan sekitar 600 miliar

Ishak Naser (Ketua Komisi II DPRD Malut)

Sofifi, Maluku Utara- Pinjaman  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ditambah tunggakan utang ke pihak ketiga, DBH kabupaten dan kota, gaji Honda, guru PPPK SMA/SMK dan SLB, hingga tunggakan TPP Nakes RSUD Chasan Boesoirie membuat beban utang Pemprov semakin besar. Total utang Pemprov mencapai 600 miliar rupiah. Utang ini diakumulasi sepanjang dua tahun terakhir yakni 2021 hingga 2022.

BACA JUGA  Rencana Boikot Festival Pulau Widi Ditanggapi Komisi III DPRD

Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Ishak Naser, mengatakan dari besarnya utang tersebut, diharapkan Pemprov bisa memperketat pos pengeluaran belanja daerah di APBD tahun 2023. Salah satunya dengan memangkas kegiatan OPD yang tidak masuk dalam program prioritas. Namun, pemangkasan kegiatan ini butuh kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ada beberapa kegiatan yang mungkin belum terlalu menjadi prioritas terpaksa kita harus tinggalkan dulu. Kita lihat  yang paling urgen dan paling prioritas untuk dilaksanakan,” kata Ishak usai RDP dengan BPKAD dan Inspektorat, Kamis (23/2/2023), malam. 

BACA JUGA  Resmikan Kantor DPRD, Ini Harapan Bupati Taliabu

Sambung Ishak, utang Pemprov yang ditunggak ini terbilang sangat membebani seperti tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Chasan Boesoirie, gaji guru PPPK SMA, SMK dan SLB, serta gaji guru honorer daerah atau Honda. 

“Jadi utang ini sudah final dalam perhitungan sekitar 600 miliar rupiah,” sebutnya.

Berita Terkait

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing
Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu
Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota
Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis ISDA Menang di Pilkada Sula
Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula
KUA-PPAS 2025 Belum Dibahas, Ada Apa dengan DPRD Pulau Taliabu
Komaruddin Tegaskan PDIP Siap Pecat Kader di Maluku Utara yang ‘Mbalelo’
Berita ini 2,555 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 10 November 2024 - 20:56 WIT

Monitoring Kadis Pendidikan Taliabu ke Sejumlah Sekolah Diduga Modus Politik Praktis Gaya Lama

Minggu, 10 November 2024 - 20:19 WIT

Perguruan Tinggi dan Pendidikan Nonformal jadi Prioritas SAYA Taliabu, Sasha : Pentingnya Generasi Muda Mampu Berbahasa Asing

Minggu, 10 November 2024 - 19:50 WIT

Sasha-Yasir : Desa Tikong jadi Pilot Project Ekonomi Baru di Utara Pulau Taliabu

Minggu, 10 November 2024 - 17:45 WIT

Hindari PSU di Pilkada 2024, JPPR Maluku Utara Sarankan Ini ke KPU Kabupaten/Kota

Sabtu, 9 November 2024 - 21:32 WIT

Resmi Lepas Fifian Mus, PDIP Optimis Menang di Pilkada Sula

Berita Terbaru

error: Konten diproteksi !!