Kata Ishak, untuk memaksimalkan pendapatan daerah, terutama dari pos Dana Bagi Hasil (DBH) kabupaten dan kota, pihaknya akan memanggil sejumlah OPD terkait.
Sebab, lanjut politisi NasDem ini, data angka DBH kabupaten dan kota yang dipaparkan Inspektorat, BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terdapat selisih angka.
“Itu nanti kami akan panggil dan clear-kan angka yang pastinya berapa. Ini harus dibicarakan sehingga tidak mengganggu APBD. Dan di perubahan anggaran nanti bisa diantisipasi dengan tepat,” pungkasnya. (RS-2)
Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini!