Bendahara dan Kadis Dukcapil Malut Bantah Dugaan Potong TPP Seorang Pegawai 

Orang ini memang tidak pernah masuk kantor. Kalau dia masuk kantor tidak mungkin saya akan potong TPP

Bendahara Dukcapil Malut

Sofifi, Maluku Utara- Oknum Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga memotong anggaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) salah satu ASN Dukcapil sebesar satu juta rupiah lebih, dengan alasan yang tak jelas. 

Menurut informasi yang dikantongi Haliyora.id, pemotongan TPP yang dilakukan oknum bendahara Dukcapil ini sudah berlangsung selama dua tahun mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022.

“Bayangkan, selama dua tahun istri saya tidak mendapatkan TPP, padahal itu haknya,” ungkap suami dari ASN Dinas Dukcapil yang diduga TPP-nya dipotong ketika diwawancarai Haliyora.id, Jumat (10/2/2023).

Dia bilang, masalah ini sudah diadukan ke Sekretaris dan kepala Dinas Dukcapil. “Kepala dinas menghitung jumlah TPP yang dipotong bendahara selama dua tahun yang belum terbayar itu kisarannya 30 juta rupiah lebih. Kadis meminta agar bendahara tersebut mengganti seluruh TPP yang telah dipotong selama dua tahun itu,” bebernya.